custom writing help
News Archives - Page 219 of 238 - Manggala OnlineManggala Online | Page 219

Denpasar (Manggala)- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) mengatur tentang izin operasional KUPVABB. Dan tanggal 7 April 2017 lalu merupakan batas akhir operasional bagi mereka yang tidak memiliki izin operasi dan belum mengajukan izin ke BI.

“Apabila masih terdapat KUPVA BB yang tidak berizin hingga 7 April 2017, BI akan merekomendasikan penghentian kegiatan usaha/pencabutan izin usaha atau akan kita tutup. BI juga terus mendukung dan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta instansi terkait lainnya dalam operasi penertiban apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran seperti kejahatan pencucian uang, pendanaan Narkoba dan terorisme,” ujar Kepala KpW BI Bali, Causa Iman Karana dari kantornya di Denpasar, Senin (10/4).

Disebutkan, berdasarkan pantauan BI saat ini, ada sekitar 70 KUPVA ilegal. Sedangkan total keseluruhan KUPVA yang tercatat di BI sekitar 689 yang terdiri dari 142 kantor pusat dan 547 kantor cabang.Ditambahkan Causa, KUPVA BB atau money changer merupakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) serta pembelian Cek Pelawat.

KUPVA BB merupakan tempat alternatif selain bank untuk menukarkan valuta asing. “Peraturan perizinan bagi KUPVA BB ditetapkan agar pengawasan oleh BI dapat dilakukan secara lebih efektif untuk pengembangan industri yang sehat dan efisien,” tuturnya.

Sejak terbitnya PBI mengenai KUPVA BB, BI telah melakukan berbagai sosialisasi serta memberi imbauan kepada pelaku usaha untuk mengajukan izin ke BI. Bank Indonesia juga memerintahkan kepada penyelenggara KUPVA BB yang telah berizin untuk menghentikan kerjasama dan transaksi dengan pelaku yang tidak berizin dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan dimaksud. “Pada akhir Maret lalu, sebanyak 44 KUPVA BB tidak berizin telah mengajukan izin ke Bank Indonesia,” katanya.

BI, sambung Iman bersama Kepolisian, BNN, KPK, dan PPATK telah sepakat untuk melakukan tukar menukar informasi dalam rangka mencegah kejahatan extraordinary crime yang dilakukan melalui KUPVA berizin maupun tidak berizin,” imbuhnya.

BI senantiasa mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan KUPVA yang telah berizin, yang dapat dilihat dari logo KUPVA BB, sertifikat dari Bank Indonesia, serta papan nama yang disertai nomor izin. “Berbagai upaya kami lakukan untuk menjaga citra pariwisata Bali,” demikian Iman.  (ari)

April 11, 2017

BI Siap Tutup KUPVA BB Tak Berizin

Denpasar (Manggala)- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) mengatur tentang izin operasional KUPVABB. Dan tanggal 7 April […]
April 10, 2017

Wabup Kembang Soroti Pasar Musiman Pergung

Jembrana (Manggala)-Keberadaan pasar Musiman Pergung Kecamatan Mendoyo, yang muncul tiap Libur Hari Raya Galungan Kuningan kembali menjadi sorotan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan. Wabup […]
April 10, 2017

Bekraf Selenggarakan Advokasi Penegakan Hukum HKI

Kuta (Manggala)- Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyelenggarakan seminar advokasi bagi pelaku ekonomi kreatif tentang perlindungan dan penegakan hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau hak cipta di […]
April 10, 2017

Trans Serasi Tabanan Raih Penghargaan

Tabanan (Manggala)-Program Trans Serasi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan meraih penghargaan Government Award 2017 untuk Bidang Pengelolaan Transportasi Publik dari Sindo Weekly. Penghargaan tersebut diterima […]