custom writing help
News Archives - Page 184 of 202 - Manggala OnlineManggala Online | Page 184

Kuta (Manggala)- Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyelenggarakan seminar advokasi bagi pelaku ekonomi kreatif tentang perlindungan dan penegakan hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau hak cipta di pusat perdagangan di Kuta, Rabu (5/4) sampai Jumat (7/4).

Dalam acara pembukaan juga dilakukan penandatanganan ‘Bali Declaration On Anti Piracy’ oleh Ari Juliano Gema (Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Bekraf), Salmon Pardede (Direktur Penyidikan Ditjen KI), Kombes Pol Dul Alim (WadirTipideksus Mabes Polri) dan Stephanus Ridwan (Ketua Asosiasi APPBI-Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia).

Menurut Ari Juliano Gema, seminar sangat penting diselenggarakan mengingat masih banyak pusat perbelanjaan (mall/plaza,hotel, dll) yang menjual produk bajakan dan ini jelas sangat merugikan bagi personal creation (karya seseorang) sehingga pemilik hak cipta ini tidak memiliki personal incentive (pendapatan pribadi) yang baik.

“Pemilik karya yang dilindungi UU HKI kehilangan personal incentive tersebut karena produknya dibajak. Ini yang membuat Bekraf harus bergerak cepat dengan menggandeng phak-pihak terkait untuk membersihkan dan menyeret pelaku pembajakan ke ranah hukum karena sanksinya tegas dan sudah diatur UU,” tegasnya.

Ditambahkan, Bekraf akan berkembang jika pelaku ekonomi kreatif memiliki insentif yang baik karena karyanya yang dihargai di pasaran. “Penegakan HKI bagi pelaku ekonomi kreatif adalah kunci utama dalam memajukan ekonomi bangsa. Untuk mendukung upaya ini maka saya minta dengan sangat agar APPBI tidak menjual barang bajakan. Komitmen kita menjadikan Bekraf sebagai pendorong pembangunan nasional,” tuturnya.

Ketua APPBI Stephanus Ridwan mengaku tidak mampu berbuat banyak karena bukan kewenangannya untuk menertibkan tetapi dirinya berjanji untuk tidak lagi memberikan hak sewa kepada pelaku ekonomi yang menjual barang bajakan di mall atau plaza di bawah asosiasinya.

Saat ini ada 300-an pusat perbelanjaan di Indonesia, terbanyak di Jakarta dan hanya sekitar 80-an di antaranya yang masih kedapatan menjual barang bajakan. “Biasanya yang menjual barang bajakan itu adalah pelaku ekonomi yang berjualan di pusat perbelanjaan yang berkonsep strata title yang memungkinkan tenant/stand bisa dibeli. Kami nggak bisa melarang yang seperti itu,” katanya.

Sementara itu Dul Alim menegaskan, pihak kepolisian akan menindak tegas pelaku pembajakan jika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat. “Selama tidak ada yang melapor, kami tidak bisa menindak. Prinsipnya kami siap menindaklanju ti jika ada laporan tertulis kepada kami. Jadi tidak benar kami bersikap pasif.

‘Bali Declaration On Anti Piracy-BDOAP’ merupakan komitmen bersama Bekraf dan institusi terkait untuk terciptanya pusat perbelanjaan yang bersih dari barang bajakan. (ari)

April 10, 2017

Bekraf Selenggarakan Advokasi Penegakan Hukum HKI

Kuta (Manggala)- Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyelenggarakan seminar advokasi bagi pelaku ekonomi kreatif tentang perlindungan dan penegakan hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau hak cipta di […]
April 10, 2017

Trans Serasi Tabanan Raih Penghargaan

Tabanan (Manggala)-Program Trans Serasi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan meraih penghargaan Government Award 2017 untuk Bidang Pengelolaan Transportasi Publik dari Sindo Weekly. Penghargaan tersebut diterima […]
April 2, 2017

Samsul Azhari ‘Berhubungan dengan Senyuman’

Memiliki pengalaman luas di bidang kepariwisataan, justru membuat lelaki muda usia ini ingin terus berkarya. Meraih prestasi puncak di usia 36 tahun dan diberikan kepercayaan besar […]
April 2, 2017

Pemkab Klungkung Gelar Pasar Murah

Semarapura (Manggala)-Guna membantu meringankan beban masyarakat dalam memperingati Hari Raya Nyepi, Galungan dan Kuningan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menyelenggarakan Pasar Murah yang diprakarsai Ibu-ibu Darma Wanita Kabupaten […]