custom writing help
Manggala Bali, Author at Manggala Online - Page 172 of 302Manggala Online | Page 172

Manggala Bali

Denpasar(Manggalaonline)-Sesuai  ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam perencanaan pembangunan daerah selalu berorientasi pada proses, dengan menggunakan beberapa pendekatan.Yaitu, pendekatan  teknokratik, partisipatif dan  politis, atas-bawah (top down) dan bawah-atas(buttom up).

Hal ini diungkap Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, di Ruang Cempaka Bappeda Litbang Provinsi Bali, Senin, (15/10).

Lebih lanjut dijelaskan, pendekatan teknokratik merupakan pendekatan melalui kajian-kajian ilmiah, pendekatan politik merupakan penuangan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Pendekatan partisipatif melibatkan partisipasi dari komponen masyarakat. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. “Hari ini kita memulai partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bahwa salah satu pendekatan penyusunan perencanaan pembangunan nasional atau daerah adalah pendekatan partisipatif,” katanya.

Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu bentuk pendekatan secara partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

“Jadi kita baru mulai rancangan awal, baru memberikan masukan-masukan awal terhadap konsep yang telah disusun yang memadukan pendekatan teknokratik dengan pendekatan politis,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali, Dewa Putu Sunarta memimpin jalannya diskusi yang dihadiri unsur Pemerintah, unsur akademisi, unsur asosiasi, serta unsur masyarakat.

Dewa Putu Sunarta menekankan, setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik, sesuai amanat undang-undang diberikan waktu enam bulan, atau pada Maret tahun depan untuk menyelesaikan Perda tentang RPJMD.

Ditambahkannya, ada dua dimensi yang terkandung dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu bagaimana melestarikan alam dan tradisi Bali, dan bagaimana sumber daya manusia Bali agar bahagia sekala dan niskala. RPJM Bali 2018-2023 harus menjabarkan apa yang menjadi visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.(wir).

 

October 19, 2018

Bappedalitbang Bali Susun Rancangan RPJMD Tahun 2018-2023

Denpasar(Manggalaonline)-Sesuai  ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam perencanaan pembangunan daerah selalu berorientasi pada proses, dengan menggunakan beberapa pendekatan.Yaitu, pendekatan  teknokratik, partisipatif dan  politis, atas-bawah (top down) dan […]
October 14, 2018

Apkasi Rekomendasikan Guru Honorer K2 Diangkat Menjadi PNS

Gianyar(Manggalaonlie)-Minimnya  tenaga guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)  menjadi  kendala   pendidikan.  Mengatasi hal tersebut, Asosiasi  Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia  (Apkasi) telah  memberikan rekomendasi kepada  pemerintah untuk […]
October 14, 2018

Jokowi Terpesona Saksikan Karnaval Kebudayaan IMF-WB

Nusa Dua(Manggalaonline)-Memeriahkan rapat tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-WB) 2018, pemerintah Indonesia melalui Pemprov Bali menggelar Karnaval Budaya bertemakan “The Life and Economy of Bali” […]
October 14, 2018

Tingkatkan Mutu Guru, Klungkung Gandeng Apkasi

Semarapura(Manggalaonline)-Pemkab. Klungkung bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar Sosialisasi Peningkatan Mutu Pendidikan Guru. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk perhatian dan bimbingan intensif bagi […]