custom writing help
Manggala Bali, Author at Manggala Online - Page 141 of 277Manggala Online | Page 141

Manggala Bali

Denpasar(Manggalaonline)-Amanat  pasal 183 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945  menegaskan, pengakuan negara dan penghormatan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dengan undang-undang. Di tengah kemajemukan masyarakat adat dan hukum adat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini, pemerintah didorong  segera meyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat ini.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI),  dalam rangka menyerap aspirasi sebagai masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang  Masyarakat Hukum Adat, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (13/12).

Gubernur Koster menyambut baik kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat dan memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerapan aspirasi yang dilakukan  Badan Legislasi DPR RI mempunyai arti penting dan strategis dalam upaya menerima berbagai masukan dari seluruh komponen masyarakat dan stakeholders dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ditambahkan koster, hal ini penting dilakukan dalam upaya memberikan dasar hukum dan kepastian hukum bagi seluruh daerah dalam menata masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Di samping itu Rancangan Undang-Undang ini sangat penting dan strategis dalam upaya mencegah dan menyelesaikan konflik yang sering mempertemukan masyarakat adat dan pemerintah daerah.

Dengan adanya Rancangan Undang-undang ini diharapkan akan menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergitas antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah. “Dengan tersusunnya Rancangan UndangUndang tentang Masyarakat Hukum Adat, kita semua berharap tidak akan terjadi tumpang tindih pengaturan atau bahkan disharmoni dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Bab XIII yang mengatur Kotentuan Khusus Desa Adat. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat harus dapat saling melengkapi dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat, Iembaga adat dan desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Koster berharap, RUU ini dapat segera diselesaikan dan segera disahkan menjadi undang-undang. Menurutnya,  dengan disahkannya RUU tersebut akan semakin memperkuat keberadaan Desa Adat. Mengingat Desa Adat dikatakan Koster sebagai pilar utama dalam menjaga adat istiadat, budaya, seni serta kearifan lokal di masyarakat. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat ini sejalan dengan program Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam pelestarian seni, adat dan budaya.

“Desa Adat adalah pilar utama dalam menjaga adat istiadat, budaya, seni, kearifan lokal di masyarakat. Ini semua merupakan keunikan dan ciri khas Bali yang harus dilindungi. Kita ingin keberadaan Desa Adat akan lebih kuat kedepannya. Untuk itu Saya berharap agar RUU ini bisa segera disahkan agar Bali bisa membangun Desa Adat lebih kuat. Posisi dan kontribusi kita ke Desa Adat bisa berjalan dengan baik. Selain itu Saya juga berharap agar tidak hanya sekedar melindungi Desa adat namun nantinya keberadaan Desa Adat juga harus diberdayakan,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Tim Rombongan, Arif Wibowo yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi mengatakan, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat merupakan RUU usulan DPR sebagaimana tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2018 dengan nomor urut 24 dengan judul RUU tentang Masyarakat Adat (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat). Tujuan dibentuknya RUU Masyarakat Hukum Adat adalah untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

” Masyarakat Hukum Adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.  Karena belum optimalnya pengakuan dan pelindungan hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat dan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional,” jelas Arif Wibowo.

Ditambahkan Arif Wibowo, beberapa substansi yang diatur dalam RUU tentang Masyarakat Hukum Adat yakni definisi Masyarakat Hukum Adat, identifikasi Masyarakat Hukum Adat, mekanisme pengakuan Masyarakat Hukum Adat, evaluasi Masyarakat Hukum Adat, hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat serta penyelesaian sengketa.

Untuk itu, Badan Legislasi DPR RI memandang,demi kesempumaan RUU dan terciptanya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang lebih baik pada masa yang akan datang, diperlukan masukan atau aspirasi dan parisipasi dari berbagai komponen masyarakat.

Karena itu, pada kesempatan ini Badan Legislasi DPR RI sangat berharap masukan yang konstruktif dan berharga. Berdasarkan aspirasi atau masukan yang diperoleh pada pertemuan tersebut,  akan dijadikan bahan masukan dalam rangka penyempurnaan terhadap RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, agar Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat pada masa mendatang (setelah disahkannya menjadi Undang-Undang), akan lebih memperbaiki sistem hukum nasional  dan dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat khususnya mengenai masyarakat adat.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Ketua FKUB Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, FKPD Provinsi Bali, Tim Ahli Pembangunan Provinsi Bali, Civitas Akademika.(wir).

December 14, 2018

Gubernur Dukung Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

Denpasar(Manggalaonline)-Amanat  pasal 183 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945  menegaskan, pengakuan negara dan penghormatan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dengan undang-undang. […]
December 4, 2018

Klungkung Masuk 10 Kabupaten Inovatif Kemendagri

Semarapura(Manggalaonline)-Sepuluh program inovasi Pemkab Klungkung masuk nominasi Penghargaan Inovasi Daerah (Innovative Goverment Award/IGA) 2018 bersama sembilan Kabupaten lainnya di Indonesia. Klungkung merupakan satu-satunya Kabupaten di Bali […]
December 4, 2018

Kirab Kalpataru Bentuk Kebanggaan Masyarakat Desa Taro

Gianyar(Manggalaonline)-Setelah berhasil meraih penghargaa tertinggi di bidang pelestarian lingkungan, berupa Tropi Kalpataru. Masyarakat Desa Taro merayakan dengan penuh sukacita. Sebagai bentuk kebanggaan. masyarakat Desa Taro melaksanakan […]
November 16, 2018

Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga Miskin

Semarapura(Manggalaonline)-Angin kencang yang terjadi di wilayah Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung mengakibatkan sebuah pohon kelapa tumbang, Jumat (16/11), sekitar pukul 03.00 Wita. Pohon kelapa yang tumbang […]