custom writing help
August 2018 - Page 6 of 7 - Manggala OnlineManggala Online | Page 6

Terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan beberapa waktu lalu yang mengatur penjaminan pelayanan operasi katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik, merupakan langkah BPJS Kesehatan untuk memastikan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memperoleh manfaat pelayanan kesehatan tetap prima.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohammad Arief menegaskan, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal tahun 2018 yang membahas tentang sustainibilitas Program JKN-KIS, dimana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan.

“Faktanya, BPJS Kesehatan tetap menjamin biaya persalinan, operasi katarak, dan rehabilitasi medik. Hanya saja, kami ingin menyempurnakan sistem yang sudah ada agar pelayanan kesehatan bisa berjalan lebih efektif dan efisien, serta memperhatikan kemampuan finansial BPJS Kesehatan,” kata Budi dalam acara Ngopi Bareng JKN di Jakarta Timur, Kamis (2/8/2018).

Ia menjelaskan, BPJS kesehatan telah melakukan analisa pelayanan kesehatan berbiaya tinggi pada tahun 2017 diantaranya pelayanan jantung, kanker, cuci darah, termasuk pelayanan bayi baru lahir yang mencapai Rp 1,17 triliun, katarak Rp 2,65 triliun, dan rehabilitasi medik sebesar Rp 965 miliar.

Dari analisa tersebut, maka untuk memenuhi prinsip ekuitas dalam penyelenggaraan JKN, BPJS kesehatan melakukan prioritas prosedur penjaminan pada pelayanan katarak, bayi baru lahir dan rehabilitasi medik menyesuaikan dengan kapasitas dana jaminan sosial melalui implementasi 3 peraturan.

“BPJS Kesehatan sama sekali tidak mengatur ranah medis. Misalnya dalam kasus bayi lahir sehat. Kami setuju bahwa semua kelahiran harus mendapatkan penanganan yang optimal dari tenaga medis. Namun mekanisme penjaminan biaya untuk bayi sehat dan bayi yang sakit atau butuh penanganan khusus, tentunya berbeda,” kata Budi.

Budi pun berharap, ke depannya mitra fasilitas kesehatan juga dapat menjadikan efektivitas dan efisiensi sebagai prinsip utama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jika hal tersebut diimplementasikan dengan optimal, maka seluruh pihak akan merasakan masing-masing benefitnya.

Sampai dengan 1 Agustus 2018, terdapat 200.290.408 jiwa penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta JKN-KIS. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, sampai dengan akhir Juli 2018. BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.365 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.418 rumah sakit dan klinik utama, 1.579 apotek, dan 1.081 optik. (ari).

August 3, 2018

BPJS Pastikan Pelayanan JKN-KIS Tetap Prima

Terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan beberapa waktu lalu yang mengatur penjaminan pelayanan operasi katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik, merupakan langkah BPJS Kesehatan untuk […]
August 3, 2018

OJK GelarSosialisasi, Edukasi Pasar Modal Terpadu

Denpasar (Manggala)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal menyelenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2018 di Denpasar pada tanggal 1 – […]
August 3, 2018

Telkomsel Gelar ‘The NextDev on The Mission’ di NTT

Berdasarkan data distribusi kepesertaan The NextDev, dari sejumlah 4.091 early stage startup di Indonesia yang terdaftar, hanya 9,93%-nya yang berasal dari Indonesia Timur.Sebagian besar early stage startup yang mendaftar di […]
August 3, 2018

‘The Big Start Indonesia’ Season 3 Digelar di Bali

Denpasar  (Manggala)- Blibli.com, perusahaan e-commerce lokal terbesar di Indonesia kembali mengukuhkan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan UMKM Indonesia melalui ajang kompetisi pencarian pengusaha kreatif muda terbaik […]