custom writing help
Dirjen Cipta Karya Sosialisasi Dua Peraturan Baru - Manggala OnlineManggala Online

Dirjen Cipta Karya Sosialisasi Dua Peraturan Baru

Kinerja Ekonomi Bali Alami Perlambatan
March 29, 2018
DISTPHBUN Bali Studi Komparasi  DBH-CHT ke Jatim
March 29, 2018

Dirjen Cipta Karya Sosialisasi Dua Peraturan Baru

Nusa Dua (Manggala)-  Direktorat Bina Penataan Bangunan, Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), melakukan sosialisasi dua peraturan baru dalam kampanye edukasi publik dengan tema ‘Profesionalisme dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan’.

Kampanye edukasi yang digelar di Nusa Dua, Selasa (27/3/2019) itu, terkait sosialisasi dua peraturan baru itu yakni Undang-undang No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan.Percepatan pembangunan di Indonesia yang tengah berlangsung saat ini perlu didukung oleh proses rancang-bangun terencana, bersinergi, dengan sistem regulasi terpadu, untuk menghasilkan terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan berkualitas.

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki beberapa Undang-undang (UU) dan Peraturan Menteri (Permen) sebagai landasan hukum penataan bangunan gedung dan lingkungan, di antaranya UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, dan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.Baru-baru ini juga disahkan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan yang ditujukan untuk menyempurnakan terwujudnya bangunan gedung dan lingkungan andal yang mampu memberi manfaat optimal bagi berlangsungnya pembangunan nasional yang berkesinambungan.

 

UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek memberi landasan dan kepastian hukum bagi para arsitek, perlindungan bagi pengguna jasa dan masyarakat dalam praktek arsitek, serta membantu mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan arsitek sebagai profesi berdaya saing tinggi serta memiliki keahlian dan hasil pekerjaan yang berkualitas. UU ini Juga mendorong terwujudnya peningkatan kontribusi dan peran arsitek dalam pembangunan nasional.

Untuk mendukung UU No. 6 Tahun 2017 dan sesuai amanat yang digariskan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG), KemenPUPR juga menerbitkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan. Permen ini mengatur tata laksana persyaratan dalam menyediakan akses yang mudah, aman, nyaman dan mandiri secara berkeadilan bagi penyelenggara bangunan gedung.

Menurut Direktur Bina Penataan Bangunan Ir. Iwan Suprijanto, upaya pemerintah mendorong percepatan untuk penyelenggaraan Perda Pembangunan Gedung di daerah yang target di 2019 harus 100 %.

Namun, kata Iwan Suprijanto, masih ada 9 % daerah yang belum menyusun Perda bahkan yang sudah punya Perda kami dorong untuk percepatan untuk implementasikan Perda Pembangunan Gedung di daerah di antaranya pembentukan penyelenggaraan perijinan (IMB) dan sebagainya, karena investasi di Indonesia didorong semakin kencang.“Peringkat investasi di Indonesia oleh Presiden Jokowi didorong naik peringkat sampai 40 di 2019. Dan iklim investasi tercipta bila semua persyaratan pemenuhan terhadap kemudahan dan jaminan untuk investasi di antaranya penyelenggaraan pembangunan gedung sudah tercipta, seperti investasi pariwisata yang membutuhkan pembangunan gedung seperti hotel yang memenuhi persyaratan teknis. Disinilah sangat dibutuhkan implementasi dari peraturan baru tersebut,” pungkas Iwan Suprijanto.   (ari)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *